Jatimtoday.net, Sumenep: Ketepatan data kependudukan dan sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat sesuai kondisi di lapangan. Karena itu, masyarakat diminta tidak pasif ketika menemukan data dirinya tidak sesuai.
Hj. Ansari mengimbau warga untuk memastikan informasi mengenai identitas, kondisi kependudukan, maupun keadaan sosial ekonominya tercatat secara benar. Jika terdapat perubahan kondisi atau ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat diharapkan segera menggunakan mekanisme pemutakhiran data yang tersedia.
Menurutnya, data yang keliru tidak seharusnya dibiarkan karena dapat memengaruhi gambaran kondisi masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau ada data yang tidak sesuai, jangan dibiarkan. Sampaikan dan lakukan pemutakhiran,” ujar Hj. Ansari.
Namun, pembaruan data juga perlu diikuti dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan informasi pribadi. Ia mengingatkan warga agar tidak sembarangan menyerahkan dokumen kependudukan, termasuk KTP, kepada pihak lain.
“Di sisi lain, masyarakat juga harus menjaga data pribadinya dan tidak sembarangan memberikan KTP,” katanya.
Hj. Ansari menilai pembenahan data sosial ekonomi bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Pemutakhiran dan verifikasi memang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga memiliki peran penting dengan memastikan informasi tentang dirinya sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Keterlibatan kedua pihak diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah tidak sekadar lengkap secara administrasi, tetapi juga menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual.
“Data yang akurat sangat penting. Kita ingin kondisi masyarakat yang sebenarnya tercermin dalam data, sehingga program pemerintah juga dapat dilaksanakan berdasarkan data yang tepat,” pungkasnya.
