Jatimtoday.net, Sumenep: Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai menggeser pendekatan pengentasan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menuju penguatan ekonomi masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan program berdasarkan potensi dan persoalan di masing-masing wilayah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, karakteristik wilayah Sumenep yang beragam membuat penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama. Potensi pertanian, perikanan, hingga UMKM dinilai perlu dioptimalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif,” kata Arif, Minggu, 27 September 2026.
Menurutnya, kebijakan pengentasan kemiskinan harus menyentuh akar persoalan dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peluang meningkatkan pendapatan dan produktivitas.
Arif menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan. Ketiga, menangani wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Data 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Meski terjadi penurunan, pemerintah daerah menilai pekerjaan rumah pengentasan kemiskinan masih cukup besar. Karena itu, program ke depan diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi lokal.
Sejumlah program disiapkan, mulai dari pelatihan keterampilan, job fair, hingga program padat karya. Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pertanian, perikanan dan UMKM yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan sumber penghidupan masyarakat di berbagai wilayah Sumenep.
Sementara untuk mengurangi beban pengeluaran, pemerintah menjalankan sejumlah intervensi seperti Universal Health Coverage atau UHC, bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dalam program Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program ini melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis wilayah, pemerintah berharap pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada penurunan angka statistik, tetapi berlanjut pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik dan mandiri secara ekonomi.
