Jatimtoday.net, Sumenep – Isu dugaan tebang pilih dalam proses pengambilan ijazah mahasiswa di lingkungan Universitas Bahaudin Mudhary Madura mendapat tanggapan tegas dari pihak kampus.
Melalui Wakil Rektor I, Budi Suswanto, universitas menegaskan bahwa seluruh prosedur administrasi diberlakukan sama kepada semua mahasiswa tanpa pengecualian.
Budi Suswanto menyampaikan bahwa kampus tidak pernah melakukan penahanan ijazah secara sepihak sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, mekanisme pengambilan ijazah telah diatur sesuai ketentuan administrasi yang berlaku dan wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa sebelum dokumen akademik diserahkan.
“Universitas tidak pernah membeda-bedakan mahasiswa dalam pelayanan pengambilan ijazah. Semua memiliki hak yang sama selama persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya saat memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan, kewajiban administrasi yang dimaksud mencakup penyelesaian tanggungan akademik maupun administrasi kampus lainnya. Karena itu, proses tersebut bukan bentuk penahanan ijazah, melainkan bagian dari prosedur standar yang selama ini diterapkan demi menjaga tertib administrasi di lingkungan universitas.
“Siapapun mahasiswa boleh mengambil ijazahnya. Tidak ada larangan ataupun perlakuan khusus. Namun tentu ada mekanisme yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar proses administrasi berjalan tertib dan sesuai ketentuan universitas,” ujar Budi.
Lebih lanjut, pihak kampus menilai munculnya isu tersebut kemungkinan dipicu oleh kurangnya komunikasi antara mahasiswa dengan bagian administrasi. Oleh sebab itu, universitas mengimbau mahasiswa yang mengalami kendala agar melakukan koordinasi langsung sehingga persoalan dapat segera ditangani tanpa menimbulkan kesalahpahaman.
Budi juga meminta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait persoalan akademik yang dapat berdampak pada citra institusi pendidikan.
“Kami berharap masyarakat maupun civitas akademika dapat memahami bahwa setiap kebijakan administrasi kampus memiliki dasar aturan yang jelas. Jika ada kendala, silakan dikomunikasikan dengan baik agar tidak berkembang menjadi informasi yang keliru,” tambahnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak Universitas Bahaudin Mudhary Madura berharap polemik mengenai dugaan tebang pilih maupun penahanan ijazah dapat diluruskan sehingga suasana akademik tetap kondusif dan pelayanan kepada mahasiswa berjalan sebagaimana mestinya.
