Jatimtoday.net, Sumenep: Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, mengajak generasi muda memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital.
Pesan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, Hotel de Baghraf, Sumenep, Senin (28/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan pemuda dan mahasiswa.
Dua tenaga ahli MH Said Abdullah, Moh. Fauzi, M.Pd. dan Slamet Hidayat, S.H., turut mendampingi kegiatan. Materi disampaikan Ainul Yaqin dan akademisi Mulyadi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama peserta.
Ainul Yaqin menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Menurutnya, perjuangan membangun Indonesia harus diteruskan oleh generasi saat ini melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Kita adalah masa depan bangsa. Masa depan bangsa itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin,” kata Ainul.
Ia menjelaskan, Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan yang harus dijaga bersama.
“Empat pilar yang menopang kebangsaan kita ini tidak boleh ada yang runtuh satu pun. Empat pilar ini harus sama-sama kokoh,” ujarnya.
Ainul juga mengingatkan pemuda terhadap tantangan era digital, mulai dari misinformasi, intoleransi hingga fanatisme kedaerahan. Menurutnya, perubahan zaman harus dihadapi tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai kebangsaan.
Sementara itu, Mulyadi mengingatkan peserta bahwa Indonesia bukan hanya milik pejabat atau kelompok tertentu. Setiap warga negara memiliki ruang dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan.
“Negara ini tidak hanya miliknya pejabat, negara ini tidak hanya miliknya ASN, guru, siapa pun namanya. Tidak hanya miliknya anggota legislatif, tidak hanya miliknya mereka yang duduk di yudikatif. Negara ini milik kita bersama,” tegas Mulyadi.
Ia juga mengajak pemuda memahami bahwa setiap profesi memiliki peran dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, kontribusi terhadap negara tidak harus selalu diwujudkan melalui jabatan publik.
“Kalau tidak ada petani, kita mau makan dari mana? Apa presiden hari ini kalau tidak ada yang mau bertani? Jadi semuanya sama,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Mulyadi turut mengingatkan pemuda mengenai kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi. Namun, kebebasan tersebut menurutnya harus disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain.
“Kalian berhak ngomong, tapi jangan asal ngomong,” katanya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama pemuda dan mahasiswa mengenai persoalan kebangsaan, perubahan sosial, serta tantangan perkembangan teknologi. Forum tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
